Jakarta, (9/2) – Menteri Petanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan harga gabah pada masa panen raya 2025 tidak boleh turun dari keputusan HPP pemerintah yaitu Rp6.500 perkilogram. Hal tersebut disampaikan Mentan Amran pada rapat maraton Kementan-Bulog yang digelar di Kantor Pusat Kementan, Minggu pagi.

 

"Kalau penyerapan gabah dibawah HPP artinya bapak memukul 160 juta petani. Pukulannya 300 triliun dan dampaknya NTP turun,” ujar Mentan, Minggu, 9 Februari 2025.

 

Mentan mengatakan Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi negara telah menyampaikan kewajiban pemerintah dalam membeli gabah petani sebesar Rp6.500. Dia tidak ingin, harga sebesar itu turun bahkan di angka Rp5.500 perkilogram.

 

“Ingat, kita ini mutlak harus swasembada. Karena itu produksi juga harus kita jaga. Jangan sampai turun apalagi merugikan petani. Saya juga ingin agar segera disiapkan gudang penyimpanan karena bapak Presiden menyiapkan anggaran 16,6 triliun insyaalah bisa dicairkan dalam waktu dekat,” katanya.

 

Di tempat yang sama, Direktur Utama Bulog, Mayor Jenderal TNI, Novi Helmy Prasetya mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan serapan gabah 3 juta ton pada masa panen raya Januari, Maret dan April.

 

“Dengan keterbatasan yang ada kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan kami sangat mengharapkan support system dari kementan terutama sinergi yang kuat yang akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” katanya.

 

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono yang juga selaku Dewan Pengawas Bulog menegaskan bahwa harga pembelian gabah tidak boleh turun atau harus sesuai dengan keputusan HPP bersama yaitu sebesar Rp6.500 perkilogram. “Seperti yang disampaikan Pak Menteri harga gabah tidak boleh turun karena akan mempengaruhi produksi dan nilai tukar petani,” jelasnya.

__________

Terima kasih telah membaca artikel kami. Kami ingin mengajak Anda untuk terus menjelajahi dan memperdalam pengetahuan Anda. Temukan berita terbaru dan artikel bermanfaat dengan mengklik tautan berikut "Klik di sini".

__________

Artikel ini bersumber pada Kementerian Pertanian